''Maksimalkan 20 Persen Anggaran''

''Maksimalkan 20 Persen Anggaran''
Masih Ada Guru Terima Rp 150 Ribu per Bulan

SMANSA COMMUNITY NUNUKAN - Alokasi 20 persen anggaran APBD Nunukan untuk pendidikan dianggap cukup, untuk itu Dewan Pendidikan berharap anggaran tersebut dikelola baik dan digunakan untuk benar-benar membangun pendidikan. Demikian Ketua Dewan Pendidikan Syaharuddin. Penyampaiannya ini untuk masukan bagi Pemkab demi kemajuan kota, karna masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki terkait masalah pendidikan di Nunukan. Seperti masih rendahnya peningkatan mutu di sekolah swasta. ”Bagaimana kita bisa mengharapkan peningkatan mutu di sekolah swasta, kalau tunjangan untuk guru masih kurang? Padahal menurut UU, baik guru di sekolah swasta dan negeri tidak bisa dibedakan,” jelasnya. Ia menganggap ada perbedaan antara guru di sekolah swasta dan negeri. ”Bahkan ada guru swasta di SD-SD swasta yang digaji 150 ribu per bulan dari komite. Paling tinggi 300 ribu untuk gaji honor. Sementara para guru dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” tandasnya. Syaharudin berharap Pemkab Nunukan bisa meningkatkan status guru honor secara bertahap menjadi PNS. ”Guru honor yang jadi PNS kan yang masuk data base tiga tahun lalu. Bagaimana dengan nasib guru honor yang baru masuk?,” katanya. Permasalahan lain yakni kurangnya sarana prasarana untuk para siswa. Diakui, memang tidak ada lagi ditemukan guru yang menjual buku kepada siswanya. ”Masalahnya sekarang, adanya buku elektronik. Tapi ’kan tidak semua siswa memilikinya. Diharapkan, adanya perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan teknologi informasi bagi siswa. Perbanyak komputer dan jaringan internet di sekolah,” sarannya.

SISWA TAK IKUTI UN
Sementara, Dewan Pendidikan yang juga Kepsek SMAN 1 Nunukan menilai secara keseluruhan pelaksanaan UN di Nunukan berjalan lancar meski ada beberapa yang dianggap belum maksimal karena anggaran yang diplot untuk UN belum digelontorkan. Dari pantauan yang didapat, dari keseluruhan siswa SMA/MA dan SMK yang mengikuti UN tahun ini, ada 8 siswa di dua sekolah yang tidak mengikuti UN. Syaharuddin mengatakan, dari 232 siswa di sekolah tersebut, 6 diantaranya tidak mengikuti UN. ”Satu siswa pulang kampung ke Sulawesi dan 5 siswa lainnya menikah sebelum UN. Padahal mereka telah mendapatkan kartu peserta,” tambahnya. Kemudian di SMK Nunukan, dari 132 siswa yang mengikuti UN mulai 20-22 April, dua siswa diantaranya juga absen tak mengikuti UN. ”Mereka mengundurkan diri sebelum UN, dengan alasan menikah,” kata Kepsek SMK Hj Hanni. Setiap harinya, setelah UN selesai dilaksanakan, Lembar Jawaban Kerja (LJK) siswa kemudian dibawa ke Mapolsekta untuk diamankan. Kapolsek Nunukan AKP Indrawan mengatakan, LJK diletakkan di salah satu ruangan yang tak bisa dimasuki orang-orang yang tidak berkepentingan. ”Ada dua personel yang berjaga-jaga didepan pintu, untuk mengamankan dokumen negara ini,” imbuhnya.(dew)