Fungsi kontrol DPRD Nunukan semakin terasa meningkat. Setelah mengkritik eksekutif yang membangun jalan membelah hutan lindung, wakil rakyat juga memprotes sistim penempatan tenaga pengajar di sana.
BOLEH dibilang, DPRD periode 2004-2009 sudah jauh beda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu dominasi eksekutif sangat kuat, sehingga anggota dewan cuma ’ikut’, sekarang tidak begitu lagi. Adalah Muslimin dari PPP yang memprotes masalah penempatan tenaga pengajar sekolah di berbagai jenjang pendidikan di daerah itu. Ia mensinyalir pejabat Nunukan telah melakukan ‘penekanan’ terhadap Kadis Pendidikan Nunukan, untuk menempatkan guru di sejumlah sekolah. Muslimin mengaku mendapat data adanya penempatan guru satu sekolah ditemukan guru yang mengajar bidang studi yang sama hingga lima orang. “Kondisi ini tergambar di kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik,” kata Muslimin.
Lantaran kondisi tersebut, Muslimin lantas mempertanyakan manejemen Dinas Pendidikan Nunukan. Asumsinya, seharusnya jika terjadi penumpukan guru dalam satu bidang studi yang sama, Dinas Pendidikan seharusnya mengambil sikap tegas untuk memindahkan guru-guru yang ‘menumpuk’ itu ke daerah yang kekurangan dan lebih membutuhkan guru, tanpa melihat adanya hubungan latarbelakang hubungan emosional guru dengan pejabat pemerintah daerah.
Anggota DPRD dua periode ini mengungkap, penumpukan guru yang sama dalam satu manajemen sekolah lantaran diduga Kadis menerima surat ‘sakti’ sejenis memo dari pejabat Pemkab Nunukan. “Yang saya tahu selama ini pejabat Kadis Nunukan sangat takut dengan memo pejabat,” ujar Muslimin.
Fenomena itu, menurut politisi PPP Nunukan ini akan berpengaruh besar terhadap lemahnya produk hasil dan kualitas pendidikan di daerah itu. Alasannya, dengan adanya intervensi pejabat kepada Kadis Pendidikan dalam penempatan guru yang berbau ‘kolusi’ itu, sistim pendidikan akan lambat berkembang sebab SDM tenaga pengajar tidak menyebar merata ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan.
. “Pernah terdapat salah seorang guru yang mau mengajar di tempat saya. Tapi bidang studi yang diajarnya sudah ditempati lebih dari satu guru. Sehingga tidak mungkin saya biarkan mereka menumpuk di sekolah yang sama. Saya tidak mau membuat teman yang lain menderita hanya karena memo pejabat itu,” jelas seorang kepala sekolah yang enggan namanya dikorankan.
Paska penolakan penambahan guru tersebut, hanya berselang beberapa hari justru sang guru tersebut datang kembali sambil menenteng memo sakti dari pejabat Nunukan. “Namun saya konsisten tetap menolak memo tersebut. karena saya tak ingin terjadi penumpukan guru bidang studi yang sama di sekolah saya, sebab pasti proses belajar mengajar tidak akan berjalan efesien dan efektif,” papar sang Kepsek tersebut.
Kadisdik Nunukan, Armin Mustafa, kepada wartawan, secara tegas membantah kabar tersebut. Dengan alasan, pihaknya selama ini tak pernah menerima memo dari pejabat manapun untuk mengintervensi penempatan guru dan kepala sekolah pada sekolah tertentu.
Sebaliknya kepala Diknas Nunukan itu menjelaskan bahwa penempatan guru dan kepala sekolah diberbagai jenjang pendidikan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan bidang studi yang diperlukan. “Kami melakukan penempatan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Ini sudah dilakukan secara profesional, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, termasuk oleh pejabat Nunukan,” bantah Armin. *m sakir/hms/adv
Tidak ada komentar:
Posting Komentar