Pendidikan Dini demi Masa Depan Anak

Pendidikan Dini demi Masa Depan Anak

Usia kanak-kanak (0-7) merupakan momen paling krusial bagi seorang anak. Memanfaatkan masa ini dengan memberikan pendidikan yang berkualitas dinilai penting karena memengaruhi kualitas anak 10 tahun mendatang.Demikian disampaikan Konsultan Pendidikan Usia Dini, Clara Cristhie, seusai memberikan pelatihan kepada guru TK dan orang tua tentang pendidikan dini yang diadakan oleh Teacher Institute Sampoerna Foundation di Jakarta, Jumat (6/2). “Pendidikan dini memperkenalkan tentang pengendalian konflik di masa mendatang. Bisa dilihat bagaimana anak di taraf SMP hingga SMA rentan terpancing emosi, sehingga menimbulkan perkelahian,” terangnya. Menurut Clara, pentingnya pendidikan usia dini mengacu dari hasil penelitian sekelompok pemerhati pendidikan di Chicago, Amerika Serikat, tahun 70-an yang menemukan bahwa anak yang mendapat pendidikan dini pada usia dewasa (17-25) dapat mengendalikan konflik, bahkan meredamnya. Metode yang diajarkan kepada anak-anak disesuaikan dengan umur. Gerakan tubuh diterapkan untuk anak umur 0-1 tahun, simulasi benda sinar pada anak 1-2 tahun, sosialisasi dan interaksi kepada anak antara umur 2,5-3. Sementara pada umur 3,5-7 tahun sudah mulai memasuki sisi keilmuan, seperti membaca dan berhitung. “Untuk anak usia enam bulan, kita mengajarkan gerakan dan stimulasi sosial seperti berkumpul dengan bayi lain. Konkretnya, ketika ada bayi lain menangis, bayi tersebut cenderung menangis. Ini mengajarkan sebuah empati sedini mungkin,” papar Clara. Adalah tugas orang tua untuk mengajarkan pendidikan dini. Bila orang tua belum mampu secara optimal untuk melakukannya, mereka bisa mendaftarkan anak-anaknya di sekolah yang menerapkan pendidikan dini. Antara lain jenis sekolah invent untuk anak umur 0-1 tahun, toddler 1-2 tahun, preschool 2,5-3 tahun, kindergarten 3,5-5 tahun, dan sekolah dasar 6 tahun ke atas. “Sekarang banyak sekolah seperti itu di Indonesia. Semakin bertambah tiap tahun. Perkembangan itu terlihat sejak tahun 80-an akhir. Meski sekolah yang ada rata-rata dimiliki swasta,” terang Clara, lulusan Chicago, Amerika Serikat. Meskipun demikian, Clara mengimbau agar para orangtua tidak termakan stigma yang menyatakan sekolah swasta lebih baik ketimbang negeri. “Kita perlu menganalisis apakah sekolah itu cocok untuk kepribadian sang anak atau tidak. Dan ini adalah tugas orangtua,” imbau Clara. Karena orangtua perlu serius melakukan observasi dahulu sebelum memasukkan anaknya. Menurut Clara, sekolah-sekolah yang kredibel akan memberikan masa observasi bagi orangtua untuk mengenali sistem pendidikan yang diterapkan, metode pengajaran, kondisi kelas, mutu pengajar, dan pendidikannya. “Bila ada sekolah yang tidak memberikan izin itu, patut dipertanyakan,” terangnya. Clara memperingatkan agar para orangtua tidak tertipu dengan bangunan fisik daripada kualitas sekolah. Selain terlatih kemampuannya dalam mengendalian konflik, anak yang mendapatkan pendidikan dini akan terasah pribadinya menjadi pemimpin masa depan melalui pembebasan cara berpikir dan mengeluarkan ide-ide. “Kita menciptakan pemimpin dan bukan pekerja, yang hanya menunggu gaji saja,” ujarnya. Faktor pendukung pembentukan pola pikir dan karakter menurut Clara dipengaruhi perbandingan antara jumlah anak dengan murid di kelas. Untuk sekolah preschool misalnya, perbandingan guru dengan murid adalah 1:12, artinya satu guru menangani 12 murid. Begitu pun yang diterapkan pada tingkat SD. “Untuk memperoleh daya serap yang ideal, perbandingannya untuk tingkat SD 1:18, invent 1:3, dan toddler 1:6,” jelas Clara.(kompas/hp/mitrafm)

Pembelajaran Kooperatif - Tujuan

Pembelajaran Kooperatif - Tujuan
Muhammad Faiq Dzaki

Tujuan pembelajaran kooperatif yaitu:
Hasil akademik
Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik. Siswa kelompok atas akan menjadi tutor bagi siswa kelompok bawah, jadi memperoleh bantuan khusus dari teman sebaya, yang mempunyai orientasi dan bahasa yang sama. Dalam proses tutorial ini , siswa kelompok atas akan meningkatkan kemampuan akademiknya karena memberi pelayanan sebagai tutor membutuhkan pemikiran lebih mendalam tentang hubungan ide-ide yang terdapat di dalam materi tertentu.

Penerimaan terhadap perbedaan individu
Efek penting yang kedua dari model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan yang luas terhadap orang berbeda ras, budaya, kelas sosial, kemampuan maupun ketidakmampuan.

Pengembangan keterampilan sosial
Tujuan penting Ketiga dari pembelajaran kooperatif ialah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerja sama dan kolaborasi.

Belajar dari Pendidikan Jepang

Belajar dari Pendidikan Jepang

SMANSA Community Nunukan TEKNOLOGI, Siswi sekolah dasar Wada Junior High School di Tokyo, Jepang, menggunakan konsol game genggam Nintendo DS untuk belajar matematika. Belajar dari bangsa lain yang lebih maju tidak pernah ada salahnya.Terlebih dalam bidang pendidikan yang diyakini jadi dasar utama kemajuan sebuah bangsa. Pemikiran itu menjadi titik awal seminar ”Education in Indonesia and Japang: Future Challenges and Opportunities” yang digelar di Universitas Paramadina Jakarta pada pekan silam. Seminar itu, secara garis besar mengupas pendidikan di Jepang dan pendidikan di Indonesia dan bagaimana kedua negara, terutama Indonesia, bisa belajar dari bangsa yang sempat menjadi saudara tua kita di saat perang dunia ke dua lalu. ”Kita harus akui bahwa pendidikan kita masih kalah dengan pendidikan Jepang. Universitas mereka masuk dalam jajaran universitas top dunia. Sedang kita, masih belum ada perguruan tinggi kita yang diakui sebagai universitas bergengsi internasional. Untuk wilayah Asia, pendidikan Jepang adalah yang terbaik,” kata Wijayanto, Wakil Rektor Universitas Paramadina. Wija, panggilan Wijayanto, menambahkan, agar Indonesia bisa belajar dari Jepang, yang pertama harus diketahui adalah bagaimana kondisi pendidikan secara umum di Jepang. Dengan mengetahui kondisi dunia pendidikan di Jepang, Indonesia bisa tahu di mana kekurangan yang harus segera diperbaiki.Tidak itu saja,Indonesia juga bisa tahu potensipotensi apa yang dimiliki untuk bisa dikembangkan lebih optimal. Kondisi pendidikan Jepang pada saat ini disampaikan Toru Kikkawa Ph.D,Associate Professor Department of Human Sciences Universitas Osaka, Jepang.Toru menjelaskan, pendidikan di Jepang mengadopsi sistem pendidikan Amerika Serikat.Wajar rasanya jika Jepang mengadopsi sistem pendidikan Negeri Paman Sam ini. Sebab, semua tahu, Jepang kalah di Perang Dunia II oleh Amerika Serikat dan sekutu. Hanya,Toru menuturkan, sembari membangun kondisi perekonomian, bangsa Jepang sadar bahwa untuk membangun negeri dan mengejar ketertinggalan, pendidikan adalah kunci utamanya. ”Hal ini disadari sepenuhnya oleh bangsa Jepang. Makanya, kami membangun pendidikan kami dengan sungguh-sungguh,” katanya. Bentuk kesadaran itu tampak dari bagaimana Jepang menerapkan sistem pendidikan. Jepang menganut pendidikan 6-3-3-4 (6 tahun SD,3 tahun SMP,3 tahun SMA,4 tahun pendidikan tinggi).Dan itu mereka bangun secara sungguh-sungguh selama lebih dari 60 tahun.Jepang kini menjadi salah satu negara yang pencapaian pendidikan oleh warganya masuk menjadi yang tertinggi di dunia. Semua warganya, sebanyak 97% menyelesaikan pendidikannya hingga SMA.Tidak itu saja, sekitar 50% dari warganya lulus perguruan tinggi. Jepang menjadi negara kedua setelah Kanada (51%) yang warganya lulus perguruan tinggi. Menurut Toru, selain tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan, ada beberapa hal lain yang membuat Jepang menjadi salah satu negara dengan standar pencapaian yang tinggi bagi warganya. Hal pertama yang disampaikan Toru adalah aksesibilitas yang mudah bagi semua warga negaranya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi. Jumlah universitas yang ada di Jepang sangat banyak jika dibandingkan dengan luas wilayah negerinya. Di negeri sake itu, ada 754 perguruan tinggi yang terbagi menjadi 86 universitas nasional, 75 universitas lokal publik (pemerintah daerah), dan 593 perguruan tinggi.”Jadi,banyak sekali universitas meski di daerah-daerah yang kecil,”katanya. Toru memberikan contoh perbandingan pencapaian pendidikan tinggi, antara Okinawa (sebuah pulau kecil di Jepang) dengan Tokyo yang jadi pusat. Di Okinawa, pencapaian pendidikan tinggi tercatat sebesar 33,6%, hanya selisih tidak terlalu besar dengan Tokyo yang tercatat 58,9%. Aksesibilitas yang tinggi terhadap pendidikan tinggi yang ditandai dengan penyebaran merata universitas, dituturkan Toru, ditopang oleh keberhasilan Jepang untuk memperkecil gap antara daerah-daerah pinggiran atau desa (rural) dengan daerah– daerah urban alias perkotaan. ”Jadi untuk masuk ke perguruan tinggi dan mendapatkan pendidikan yang bagus, penduduk Jepang tidak perlu pergi ke kota-kota besar.Mereka cukup masuk ke perguruan tinggi yang ada di daerah mereka saja,”papar Toru. Toru juga menambahkan, persoalan gender juga tidak muncul terlalu dominan dalam pendidikan di Jepang. Semua perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam dan mendapatkan pendidikan setinggi yang mereka bisa.Perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi alias sampai universitas mencapai 42,6%,sementara laki-laki 55,2%. ”Semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Tidak ada pembedaan, apakah itu orang yang tinggal di desa atau dia perempuan. Pendidikan itu jadi hal penting bagi bangsa Jepang,” ucapnya.(sindo/hp/mitrafm)

Permasalahan Pendidikan Indonesia Perlu Dipetakan Kembali

Permasalahan Pendidikan Indonesia Perlu Dipetakan Kembali

SMANSA Community Nunukan Jakarta - Di tengah benang kusut permasalahan pendidikan di Indonesia, pemetaan kembali dirasa perlu. Pemetaan tersebut dapat menjadi bekal bagi pemimpin mendatang untuk pengembangan pendidikan nasional. Demikian antara lain terungkap dalam Seminar Nasional Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Menyongsong Masa Depan, Rabu (13/10). Acara itu diadakan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. Prof Dr HAR Tilaar berpendapat, ada delapan masalah pendidikan yang harus menjadi perhatian. Kedelapan masalah itu menyangkut kebijakan pendidikan, perkembangan anak Indonesia, guru, relevansi pendidikan, mutu pendidikan, pemerataan, manajemen pendidikan, dan pembiayaan pendidikan. Permasalahan tersebut sebetulnya sudah teridentifikasi dalam skala berbeda dalam Penelitian Nasional Pendidikan (PNP) pada tahun 1969 saat sekitar 100 pakar pendidikan dari seluruh Indonesia berkumpul di Cipayung. Namun, setelah lebih dari 30 tahun berlalu, perubahan belum banyak. Dia mencontohkan mengenai perkembangan anak sebagai salah satu titik sentral dari proses pendidikan anak. Pengetahuan tentang perkembangan anak Indonesia nihil. Hampir tidak ada penelitian pengembangan tentang anak Indonesia secara psikologi, antropologi, filsafat dan pedagogik. Demikian pula terkait dengan kebijakan. Masyarakat mempunyai persepsi negatif terhadap pendidikan di Indonesia dengan pemeo "ganti menteri ganti kebijakan" "Banyak kebijakan berganti tanpa dievaluasi sebelumnya. Dulu ada sistem cara belajar siswa aktif (CBSA), link and match, di masa reformasi muncul konsep setengah matang seperti munculnya Kurikulum Berbasis Kompetensi, manajemen berbasis sekolah, lifeskill, komite sekolah dan dewan pendidikan yang membingungkan," katanya Pengamat pendidikan Prof Dr Winarno Surakhmad mengatakan, mengurai benang kusut pendidikan perlu dimulai dari memahami falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan itu yang nantinya menjadi dasar sehingga tidak masalah dengan pergantian kepemimpinan atau kebijakan. "Hal mendasar yang dilupakan adalah pendidikan itu memanusiakan manusia dan belajar untuk hidup. Ini yang tidak disadari oleh kebanyakan guru," kata Winarno. (ine)

Anggaran Pendidikan Nunukan 20,01 Persen

Anggaran Pendidikan Nunukan 20,01 Persen
SD, SMP, SMA Negeri Sederajat Diharuskan Bebas Biaya

SMANSA Community Nunukan- Di tahun anggaran 2009 ini, Pemkab Nunukan telah mengalokasikan dana sebesar 20 persen dari APBD Nunukan, atau sekitar Rp 222,6 miliar lebih, dari APBD Nunukan yang besarnya mencapai Rp 1,113 triliun. Dengan bertambahnya anggaran ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Nunukan.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Nunukan H Walidjo mengungkapkan, anggaran ini diarahkan ke beberapa bagian. Diantaranya bantuan dana untuk semua jenjang pendidikan, dari TK hingga SMA sederajat negeri dan swasta. “Untuk tingkat SD sampai SMA sederajat negeri diharuskan bebas biaya mulai tahun ini. Jadi sekolah negeri dilarang memungut biaya apapun dari siswanya,” jelasnya.

Kecuali untuk sekolah swasta yang juga mendapatkan bantuan dari APBD Nunukan, memiliki otonomi sendiri untuk mengurus bantuan tersebut. Anggaran untuk bantuan sekolah swasta, dikatakan sekitar Rp 14-15 miliar.

Anggaran 20 persen lebih ini juga dialokasikan untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik di Nunukan. “Yang belum kualifikasi ada sekitar 600 guru dengan pendidikan SLTA dan D2, tapi angka pastinya masih didata ulang. Karena sudah termaktub dalam UU 14/2005, pendidikan guru minimal S1,” terangnya.

Selain itu, kesejahteraan guru juga ditingkatkan. Terutama rehab rumah guru SD dan SMP di semua kecamatan di kabupaten ini. “Kan ada rumah guru yang dibangun sejak tahun 80-an. Nanti kita rehab lagi hingga kondisi rumah tersebut layak huni,” tambahnya.

Anggaran terbesar di tahun ini, dialokasikan untuk perbaikan Unit Sekolah Baru (USB) yakni SMK Sebatik dan SMK Sebuku yang menelan anggaran Rp 2 miliar lebih. Kemudian pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sesuai kebutuhan sekolah di semua kecamatan dengan dana sebesar Rp 2-3 miliar lebih dan rehab sekolah di semua kecamatan.

Tidak hanya itu, anggaran tersebut juga diplot untuk pengadaan pakaian seragam sekolah untuk tingkat SD Negeri sebesar Rp 2,7 miliar, pengadaan alat praktek dan peraga, serta indeks Al-Quran dan terjemahannya. Lalu mebelair sekolah dan pengadaan kendaraan roda dua untuk pengawas sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk SD dan SMP juga termasuk dalam anggaran 20 persen lebih ini, yakni sebesar Rp 8,1 miliar. Sedangkan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOM) untuk tingkat SLTA sederajat sebesar Rp 4,2 miliar. “Untuk TK ada BOS untuk dua sekolah tahun ini dan Rp 400 juta lebih bantuan untuk PAUD,” jelasnya.

Sementara untuk lulusan SMA yang disekolahkan ke jenjang pendidikan S1 tahun ini diakui belum ada. “Kita hanya meneruskan beasiswa mahasiswa Nunukan yang saat ini sekolah di Universitas Negeri Malang, jurusan Bahasa Inggris dan matematika,” katanya.

Mahasiswa yang dikuliahkan sejak 2008 ini berjumlah 42 orang dan mulai dari biaya pendidikan sampai biaya hidup di Malang dibiayai Pemkab Nunukan. Sebelum diberangkatkan ke Malang, dilakukan seleksi sekolah dan mengikuti seleksi universitas tersebut. “Ini bukan ikatan dinas, tapi hanya beasiswa selama 4 tahun mereka kuliah. Jika ada salah satu mahasiswa yang drop out (DO) karena kelalaian sendiri, sanksinya mereka harus mengembalikan beasiswa selama kuliah disana,“ tegasnya, sembari mengatakan hal tersebut ada dalam surat perjanjian.(dew)

DPRD Kritisi Lagi Pendidikan

DPRD Kritisi Lagi Pendidikan
Fungsi kontrol DPRD Nunukan semakin terasa meningkat. Setelah mengkritik eksekutif yang membangun jalan membelah hutan lindung, wakil rakyat juga memprotes sistim penempatan tenaga pengajar di sana.

BOLEH dibilang, DPRD periode 2004-2009 sudah jauh beda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu dominasi eksekutif sangat kuat, sehingga anggota dewan cuma ’ikut’, sekarang tidak begitu lagi. Adalah Muslimin dari PPP yang memprotes masalah penempatan tenaga pengajar sekolah di berbagai jenjang pendidikan di daerah itu. Ia mensinyalir pejabat Nunukan telah melakukan ‘penekanan’ terhadap Kadis Pendidikan Nunukan, untuk menempatkan guru di sejumlah sekolah. Muslimin mengaku mendapat data adanya penempatan guru satu sekolah ditemukan guru yang mengajar bidang studi yang sama hingga lima orang. “Kondisi ini tergambar di kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik,” kata Muslimin.

Lantaran kondisi tersebut, Muslimin lantas mempertanyakan manejemen Dinas Pendidikan Nunukan. Asumsinya, seharusnya jika terjadi penumpukan guru dalam satu bidang studi yang sama, Dinas Pendidikan seharusnya mengambil sikap tegas untuk memindahkan guru-guru yang ‘menumpuk’ itu ke daerah yang kekurangan dan lebih membutuhkan guru, tanpa melihat adanya hubungan latarbelakang hubungan emosional guru dengan pejabat pemerintah daerah.

Anggota DPRD dua periode ini mengungkap, penumpukan guru yang sama dalam satu manajemen sekolah lantaran diduga Kadis menerima surat ‘sakti’ sejenis memo dari pejabat Pemkab Nunukan. “Yang saya tahu selama ini pejabat Kadis Nunukan sangat takut dengan memo pejabat,” ujar Muslimin.

Fenomena itu, menurut politisi PPP Nunukan ini akan berpengaruh besar terhadap lemahnya produk hasil dan kualitas pendidikan di daerah itu. Alasannya, dengan adanya intervensi pejabat kepada Kadis Pendidikan dalam penempatan guru yang berbau ‘kolusi’ itu, sistim pendidikan akan lambat berkembang sebab SDM tenaga pengajar tidak menyebar merata ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan.

. “Pernah terdapat salah seorang guru yang mau mengajar di tempat saya. Tapi bidang studi yang diajarnya sudah ditempati lebih dari satu guru. Sehingga tidak mungkin saya biarkan mereka menumpuk di sekolah yang sama. Saya tidak mau membuat teman yang lain menderita hanya karena memo pejabat itu,” jelas seorang kepala sekolah yang enggan namanya dikorankan.

Paska penolakan penambahan guru tersebut, hanya berselang beberapa hari justru sang guru tersebut datang kembali sambil menenteng memo sakti dari pejabat Nunukan. “Namun saya konsisten tetap menolak memo tersebut. karena saya tak ingin terjadi penumpukan guru bidang studi yang sama di sekolah saya, sebab pasti proses belajar mengajar tidak akan berjalan efesien dan efektif,” papar sang Kepsek tersebut.

Kadisdik Nunukan, Armin Mustafa, kepada wartawan, secara tegas membantah kabar tersebut. Dengan alasan, pihaknya selama ini tak pernah menerima memo dari pejabat manapun untuk mengintervensi penempatan guru dan kepala sekolah pada sekolah tertentu.

Sebaliknya kepala Diknas Nunukan itu menjelaskan bahwa penempatan guru dan kepala sekolah diberbagai jenjang pendidikan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan bidang studi yang diperlukan. “Kami melakukan penempatan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Ini sudah dilakukan secara profesional, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, termasuk oleh pejabat Nunukan,” bantah Armin. *m sakir/hms/adv

Persentase Kelulusan SMA 98,12 Persen

Persentase Kelulusan SMA 98,12 Persen

KEPALA Dinas Pendidikan Nunukan, Walidjo diwakili Kasi Kurikulum Pendidikan Menengah Diknas Nunukan, Abd Azis mengungkapkan, persentase kelulusan siswa SMA tahun ini meningkat menjadi 98,12 persen.

Persentase ini meningkat sebanyak 1,87 persen, jika dibandingkan dengan persentase kelulusan SMA tahun ajaran kemarin yang hanya mencapai 96,27 persen. “Tahun ini, dari 1.012 siswa yang mengikuti ujian, 19 siswa SMA dinyatakan tidak lulus,” katanya. Dari 13 SMA sederajat se-Kabupaten Nunukan, ada siswa yang tidak lulus dari 7 SMA (selengkapnya lihat grafis,red). “Sedangkan dari 6 SMA lain, siswanya lulus 100 persen,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai siswa yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus pada pengumuman kelulusan melalui Radio Maroni Media Group, tapi akhirnya dinyatakan lulus, Azis menjelaskan, siswa-siswa tersebut sebenarnya mengikuti ujian. “Tapi nilainya masih dilacak, karena ada human error yang menyebabkan tercecernya nilai siswa bersangkutan. Tapi untuk masa depan siswa tersebut, Diknas memperjuangkan untuk melacak kembali nilai mereka,” jelasnya.

Dari hasil pelacakan nilai itulah, sejumlah siswa yang dinyatakan tidak lulus, mendapatkan kembali nilainya dan dinyatakan lulus.

Sementara itu, Kepsek SMA 1 Nunukan, Syaharuddin diwakili Waka Humas Untung Sugianto menuturkan, kenaikan standar kelulusan SMA, untuk tahun ajaran 2007/2008 sudah dicamkan kepada siswa kelas XII. “Mulai bulan Januari lalu, kami beri tes-tes tambahan. Kenaikan standar kelulusan menjadi 5,25 juga selalu diingatkan setiap upacara bendera hari Senin kepada para siswa kelas XII,” terangnya.

Kelulusan 100 persen tersebut, juga dianggap tak lepas dari peran serta guru yang membimbing jam pelajaran tambahan seusai sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswanya.

Sumber : Radartarakan.com/
Edisi Online : Jumat 20 Juni 2008