3.037 Siswa Ikuti UN (Ujian Nasional)

3.037 Siswa Ikuti UN

SMANSA Community Nunukan - Dari data yang diperoleh dari Diknas Kabupaten Nunukan, jumlah siswa dari jenjang pendidikan SMP dan SMA sederajat yang akan mengikuti UN tahun ini berjumlah 3.037 orang. “Untuk SMP/MTs yang mengikuti UN pada 27-30 April mendatang berjumlah 1.922 siswa. Sedangkan siswa SMA/MA sebanyak 982 siswa dan 133siswa dari SMK Kabupaten Nunukan, yang akan mengikuti UN pada 20 April 2009,” ungkap Kadisdik Nunukan Walidjo Spd. Mata pelajaran yang akan diujikan untuk UN SMP/MTS dan SMPLB yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA. Kemudian untuk siswa SMA/MA, mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris. “Untuk program IPA SMA ditambah dengan mata pelajaran Kimia, Fisika dan Biologi. Sedangkan SMA/MA program IPS, ditambah dengan Geografi, Ekonomi dan Sosiologi,” terangnya. Untuk SMK, ditambah dengan mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan jurusan yang diambil siswa. Di antaranya jurusan Perikanan, Pertanian dan Manajemen. Untuk lebih menyiapkan kemampuan para siswa menghadapi UN, pada 24-26 Februari lalu, dilaksanakan Tes Daya Serap. “Tes ini untuk mengukur kemampuan murid, sesuai dengan materi yang diberikan dan mengacu pada Standar Kelulusan (SKL),” paparnya. Ia menambahkan, pihaknya telah meminta kepsek dan guru-guru di sekolah menambah jam belajar, seusai jam pelajaran sekolah. “Penambahan jam belajar telah dilakukan saat ini, dengan tetap mengacu pada SKL, demi peningkatan mutu pendidikan siswa-siswa di Kabupaten Nunukan dan mengurangi jumlah siswa yang gagal mengikuti ujian,” katanya. Ia pun meyakini, siswa Kabupaten Nunukan bisa bersaing dengan siswa dari daerah lain, dalam menghadapi ujian akhir. “Harapan kami, orang tua dan masyarakat dapat mendukung disdik meningkatkan mutu pendidikan, dengan salah satu cara mengawasi dan mendampingi putra-putrinya belajar dirumah,” jelasnya.(dew)

Puluhan PNS dan Pelajar Ditertibkan

Puluhan PNS dan Pelajar Ditertibkan

SMANSA Community Nunukan - Mungkin para PNS di Nunukan dan pelajar harus lebih berhati-hati keluar dari kantor atau sekolah, di saat jam kerja. Pasalnya, Satpol PP kini makin gencar melakukan razia. Seperti yang terjadi kemarin, 20-an PNS dan 6 pelajar terjaring penertiban Satpol PP yang dimulai pukul 10.00 Wita di sekitar Jl Bhayangkara, Pasar Jamaker, sampai Alun-alun Kota Nunukan. Di Alun-alun Kota inilah banyak PNS yang terjaring. Kebanyakan dari mereka ditahan dijalan karena alasan yang tidak bisa diterima oleh personel Satpol PP. ”Mereka bilang sudah izin dari kantor, tapi tidak membawa surat izin atau surat tugas dari kantor masing-masing. Makanya mereka kami amankan dulu,” ungkap Kepala Kantor Satpol PP Nunukan Drs Sanusi yang memimpin operasi ini. Merasa malu dilihat warga Nunukan yang lewat, kontan saja para PNS ini langsung membantah membolos jam kerja dan bersikeras jika mereka keluar karena urusan kantor. Berbagai cara mereka lakukan, bahkan sampai menelepon rekan kerja di kantor untuk membuatkan surat tugas yang ditandatangani pejabat terkait. Tidak terkecuali meminta atasan yang kebetulan lewat dan berhenti di lokasi razia untuk meloloskan mereka dari razia. Sayangnya, upaya mereka tersebut tidak berhasil. Kendati begitu, Kepala Satpol PP Sanusi tetap meminta surat tugas dari kantor masing-masing PNS yang terjaring. ”Pokoknya, kalau tidak membawa surat izin dan surat tugas, berarti mangkir,” tegas alumni STPDN ini. Tidak hanya itu, harian ini juga sempat bersiteru dengan seorang wanita yang menggunakan pakaian biasa dan mengaku dirinya teman salah seorang PNS wanita yang wajahnya terkena jepretan kamera. ”Tolong dihapus foto teman saya tadi,” katanya. Ia juga sempat ditanya oleh salah seorang personel Satpol PP yang bertugas, karena dilihat menggandeng teman PNS-nya menuju ke arah motor. ”Kamu PNS atau bukan? Kalau bukan, tidak usah bawa dia,” bentak petugas Satpol PP tersebut, yang kemudian menyuruh temannya yang PNS naik ke truk Satpol PP. Para PNS yang terjaring ini kemudian didata oleh petugas Satpol PP, dengan melihat KTP masing-masing. Walau sama-sama bekerja di pemkab, Satpol PP tidak kaku dalam memberikan kebijakan. PNS yang surat tugasnya diantar oleh rekan kerjanya kemudian diperkenankan pergi. ”Kalau tidak ada surat tugasnya, ya naik ke truk. Nanti didata ulang di Kantor Pol PP,” tandas Sanusi. Dalam razia ini, tidak hanya bantahan saja yang diterima oleh Satpol PP, tapi komplain. Salah seorang PNS wanita yang sempat masuk truk, tapi kemudian keluar lagi karena rekan kerjanya membawakan surat tugas, sempat protes dengan perlakuan anggota Satpol PP. ”Kalau ada yang tidak bisa menerima, itu sudah biasa. Tapi kami hanya menjalankan tugas yang diberikan bupati, wabup dan sekda, untuk meningkatkan disiplin PNS,” ujarnya. Tidak terkecuali dengan anak sekolah. Di truk Satpol PP, sudah ada dua pelajar SMP. Belum lagi empat pelajar SMA dan SMK yang juga ikut terjaring. Tapi kemudian empat pelajar tersebut diizinkan pergi, karena mereka membawa surat izin dari sekolah. Dengan demikian, dari 20-an PNS dan 6 pelajar yang terjaring razia, hanya 12 PNS dan 2 pelajar yang diamankan Satpol PP. Razia tersebut, merupakan razia kedua yang dilakukan di siang hari. Di razia sebelumnya, Satpol PP mengamankan masing-masing 20 lebih PNS dan pelajar. Sedangkan razia di malam hari yang dilakukan di tempat-tempat hiburan dan baru dilakukan sekali, Satpol PP tidak menemukan PNS mengunjungi tempat hiburan dimaksud. ”PNS dan pelajar ini akan kami tindaklanjuti. Yang pelajar akan kami laporkan kepada sekolahnya, orang tua dan guru akan dipanggil. Sedangkan untuk PNS, akan kami laporkan kepada pimpinannya masing-masing,” jelasnya. Ia menegaskan, seharusnya PNS mematuhi aturan jam kerja PNS, yakni mulai 7.30-16.00 Wita. ”Istirahat jam 12.00-13.00 Wita itu sebenarnya hanya toleransi. Tidak semua PNS keluar, karena kantor tidak boleh kosong. Bagaimana mau melayani masyarakat,” imbuhnya dan membenarkan, razia seperti ini akan terus dilakukan.(dew)

Anggaran Pendidikan Nunukan 20,01 Persen

Anggaran Pendidikan Nunukan 20,01 Persen
SD, SMP, SMA Negeri Sederajat Diharuskan Bebas Biaya

SMANSA Community Nunukan- Di tahun anggaran 2009 ini, Pemkab Nunukan telah mengalokasikan dana sebesar 20 persen dari APBD Nunukan, atau sekitar Rp 222,6 miliar lebih, dari APBD Nunukan yang besarnya mencapai Rp 1,113 triliun. Dengan bertambahnya anggaran ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Nunukan.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Nunukan H Walidjo mengungkapkan, anggaran ini diarahkan ke beberapa bagian. Diantaranya bantuan dana untuk semua jenjang pendidikan, dari TK hingga SMA sederajat negeri dan swasta. “Untuk tingkat SD sampai SMA sederajat negeri diharuskan bebas biaya mulai tahun ini. Jadi sekolah negeri dilarang memungut biaya apapun dari siswanya,” jelasnya.

Kecuali untuk sekolah swasta yang juga mendapatkan bantuan dari APBD Nunukan, memiliki otonomi sendiri untuk mengurus bantuan tersebut. Anggaran untuk bantuan sekolah swasta, dikatakan sekitar Rp 14-15 miliar.

Anggaran 20 persen lebih ini juga dialokasikan untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik di Nunukan. “Yang belum kualifikasi ada sekitar 600 guru dengan pendidikan SLTA dan D2, tapi angka pastinya masih didata ulang. Karena sudah termaktub dalam UU 14/2005, pendidikan guru minimal S1,” terangnya.

Selain itu, kesejahteraan guru juga ditingkatkan. Terutama rehab rumah guru SD dan SMP di semua kecamatan di kabupaten ini. “Kan ada rumah guru yang dibangun sejak tahun 80-an. Nanti kita rehab lagi hingga kondisi rumah tersebut layak huni,” tambahnya.

Anggaran terbesar di tahun ini, dialokasikan untuk perbaikan Unit Sekolah Baru (USB) yakni SMK Sebatik dan SMK Sebuku yang menelan anggaran Rp 2 miliar lebih. Kemudian pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sesuai kebutuhan sekolah di semua kecamatan dengan dana sebesar Rp 2-3 miliar lebih dan rehab sekolah di semua kecamatan.

Tidak hanya itu, anggaran tersebut juga diplot untuk pengadaan pakaian seragam sekolah untuk tingkat SD Negeri sebesar Rp 2,7 miliar, pengadaan alat praktek dan peraga, serta indeks Al-Quran dan terjemahannya. Lalu mebelair sekolah dan pengadaan kendaraan roda dua untuk pengawas sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk SD dan SMP juga termasuk dalam anggaran 20 persen lebih ini, yakni sebesar Rp 8,1 miliar. Sedangkan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOM) untuk tingkat SLTA sederajat sebesar Rp 4,2 miliar. “Untuk TK ada BOS untuk dua sekolah tahun ini dan Rp 400 juta lebih bantuan untuk PAUD,” jelasnya.

Sementara untuk lulusan SMA yang disekolahkan ke jenjang pendidikan S1 tahun ini diakui belum ada. “Kita hanya meneruskan beasiswa mahasiswa Nunukan yang saat ini sekolah di Universitas Negeri Malang, jurusan Bahasa Inggris dan matematika,” katanya.

Mahasiswa yang dikuliahkan sejak 2008 ini berjumlah 42 orang dan mulai dari biaya pendidikan sampai biaya hidup di Malang dibiayai Pemkab Nunukan. Sebelum diberangkatkan ke Malang, dilakukan seleksi sekolah dan mengikuti seleksi universitas tersebut. “Ini bukan ikatan dinas, tapi hanya beasiswa selama 4 tahun mereka kuliah. Jika ada salah satu mahasiswa yang drop out (DO) karena kelalaian sendiri, sanksinya mereka harus mengembalikan beasiswa selama kuliah disana,“ tegasnya, sembari mengatakan hal tersebut ada dalam surat perjanjian.(dew)

DPRD Kritisi Lagi Pendidikan

DPRD Kritisi Lagi Pendidikan
Fungsi kontrol DPRD Nunukan semakin terasa meningkat. Setelah mengkritik eksekutif yang membangun jalan membelah hutan lindung, wakil rakyat juga memprotes sistim penempatan tenaga pengajar di sana.

BOLEH dibilang, DPRD periode 2004-2009 sudah jauh beda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu dominasi eksekutif sangat kuat, sehingga anggota dewan cuma ’ikut’, sekarang tidak begitu lagi. Adalah Muslimin dari PPP yang memprotes masalah penempatan tenaga pengajar sekolah di berbagai jenjang pendidikan di daerah itu. Ia mensinyalir pejabat Nunukan telah melakukan ‘penekanan’ terhadap Kadis Pendidikan Nunukan, untuk menempatkan guru di sejumlah sekolah. Muslimin mengaku mendapat data adanya penempatan guru satu sekolah ditemukan guru yang mengajar bidang studi yang sama hingga lima orang. “Kondisi ini tergambar di kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik,” kata Muslimin.

Lantaran kondisi tersebut, Muslimin lantas mempertanyakan manejemen Dinas Pendidikan Nunukan. Asumsinya, seharusnya jika terjadi penumpukan guru dalam satu bidang studi yang sama, Dinas Pendidikan seharusnya mengambil sikap tegas untuk memindahkan guru-guru yang ‘menumpuk’ itu ke daerah yang kekurangan dan lebih membutuhkan guru, tanpa melihat adanya hubungan latarbelakang hubungan emosional guru dengan pejabat pemerintah daerah.

Anggota DPRD dua periode ini mengungkap, penumpukan guru yang sama dalam satu manajemen sekolah lantaran diduga Kadis menerima surat ‘sakti’ sejenis memo dari pejabat Pemkab Nunukan. “Yang saya tahu selama ini pejabat Kadis Nunukan sangat takut dengan memo pejabat,” ujar Muslimin.

Fenomena itu, menurut politisi PPP Nunukan ini akan berpengaruh besar terhadap lemahnya produk hasil dan kualitas pendidikan di daerah itu. Alasannya, dengan adanya intervensi pejabat kepada Kadis Pendidikan dalam penempatan guru yang berbau ‘kolusi’ itu, sistim pendidikan akan lambat berkembang sebab SDM tenaga pengajar tidak menyebar merata ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan.

. “Pernah terdapat salah seorang guru yang mau mengajar di tempat saya. Tapi bidang studi yang diajarnya sudah ditempati lebih dari satu guru. Sehingga tidak mungkin saya biarkan mereka menumpuk di sekolah yang sama. Saya tidak mau membuat teman yang lain menderita hanya karena memo pejabat itu,” jelas seorang kepala sekolah yang enggan namanya dikorankan.

Paska penolakan penambahan guru tersebut, hanya berselang beberapa hari justru sang guru tersebut datang kembali sambil menenteng memo sakti dari pejabat Nunukan. “Namun saya konsisten tetap menolak memo tersebut. karena saya tak ingin terjadi penumpukan guru bidang studi yang sama di sekolah saya, sebab pasti proses belajar mengajar tidak akan berjalan efesien dan efektif,” papar sang Kepsek tersebut.

Kadisdik Nunukan, Armin Mustafa, kepada wartawan, secara tegas membantah kabar tersebut. Dengan alasan, pihaknya selama ini tak pernah menerima memo dari pejabat manapun untuk mengintervensi penempatan guru dan kepala sekolah pada sekolah tertentu.

Sebaliknya kepala Diknas Nunukan itu menjelaskan bahwa penempatan guru dan kepala sekolah diberbagai jenjang pendidikan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan bidang studi yang diperlukan. “Kami melakukan penempatan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Ini sudah dilakukan secara profesional, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, termasuk oleh pejabat Nunukan,” bantah Armin. *m sakir/hms/adv